.png "Tim Siyasah")
 |
| Kunjungan kerja DPRK Aceh Utara ke Markas Kepolisian Resor (Polres) Lhokseumawe, Selasa (20/5). |
LHOKSEUMAWE, SIYASAH News | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara, Arafat Ali, SE, MM, melakukan kunjungan kerja ke Markas Kepolisian Resor (Polres) Lhokseumawe, Selasa (20/5).
Dalam kunjungan tersebut, Arafat Ali bertemu dengan Kapolres Lhokseumawe, AKBP Dr. Ahzan SH, SIK, MM, MH, di ruang kerja Kapolres. Pertemuan ini membahas berbagai persoalan sosial dan keamanan yang dihadapi masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan kepolisian.
Arafat Ali turut didampingi oleh Wakil Ketua I Jirwani Ibnu, SE, Wakil Ketua II Drs. As’adi, Wakil Ketua III Aidi Habibi, AR, dan Para Ketua Komisi-DPRK, serta Sekretaris Dewan H. Fakhruradhi, SH, MH dan sejumlah kepala bagian di lingkungan sekretariat DPRK Aceh Utara.
Pertemuan yang penuh keakraban namun menjadi ajang diskusi mendalam yang mencerminkan semangat kolaborasi antarlembaga dalam menghadapi berbagai tantangan sosial di wilayah Aceh Utara, khususnya yang berada di bawah wilayah hukum Polres Lhokseumawe.
Arafat Ali mengawali pertemuan dengan menyampaikan apresiasi kepada Kapolres dan seluruh jajaran yang telah menjaga stabilitas keamanan dan mendukung program-program masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan penerapan nilai-nilai keislaman di daerah.
“Sebagai lembaga legislatif, kami menyadari bahwa upaya menciptakan masyarakat yang aman dan religius memerlukan sinergi dengan semua pihak, termasuk kepolisian. Oleh karena itu, pertemuan ini sangat strategis untuk menyatukan langkah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat,” ujar Arafat.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua.III, Aidi Habibi.AR, secara khusus juga menekankan pentingnya perhatian terhadap pembinaan remaja. Menurutnya, generasi muda Aceh Utara saat ini menghadapi berbagai tantangan besar seperti maraknya judi online (judol), penyalahgunaan narkoba, dan premanisme yang berpotensi merusak masa depan mereka.
“Remaja kita adalah aset masa depan daerah. Namun mereka juga kelompok paling rentan terhadap pengaruh negatif. Kami meminta agar Polres Lhokseumawe dapat memperkuat pendekatan edukatif dan pembinaan, tidak hanya penindakan,” kata Aidi politisi PKB tersebut.
Sedangkan Ketua Komisi.II, Muhammad Romi, juga menyampaikan keprihatinan terhadap makin meluasnya praktik judi online di kalangan remaja. Hal ini, lanjutnya, harus menjadi perhatian kita bersama, karena berdampak serius terhadap mental, ekonomi, bahkan stabilitas sosial masyarakat.
Selain isu sosial, Ketua Komisi.V, Tgk.Jeunib, Ketua Komisi.I, Tahjudin, Rifarhan dari Partai Aceh (PA) dan Anzir, SH Politisi Nasdem juga menyampaikan kekhawatiran-nya dan masyarakat terkait gangguan gajah liar di wilayah pedalaman Aceh Utara yang telah merusak banyak perkebunan rakyat. Mereka meminta dukungan dan atensi dari aparat kepolisian untuk membantu penyelesaian konflik antara manusia dan satwa liar ini secara bijak.
Tak kalah penting, mereka juga mendorong tentang perlunya evaluasi sejumlah lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang saat ini tidak termanfaatkan optimal. Mereka menekankan bahwa aset daerah yang menganggur seharusnya bisa dikembalikan kepada masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan.
Dalam pertemuan tersebut, Petinggi DPRK Aceh Utara itu juga menegaskan pentingnya dukungan penuh dari aparat keamanan terhadap penerapan syariat Islam di kawasan wisata seperti Gunung Salak, Lancok, Krueng Mane, dan beberapa lokasi lainnya.
“Kita ingin wisata yang Islami, sesuai dengan karakteristik Aceh. Ini tidak hanya soal aturan, tetapi juga citra daerah kita sebagai Serambi Mekkah. Satpol PP dan WH tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada dukungan dari kepolisian untuk menegakkan aturan secara humanis dan terstruktur,” sambung Ketua Arafat lagi.
Menanggapi aspirasi Ketua DPRK Aceh Utara tersebut, Kapolres Lhokseumawe, AKBP Dr. Ahzan SH, SIK, M.M, MH yang didampingi Wakapolresnya, Kompol. Salmidin, SE, MM, menyambut baik dan menyatakan bahwa pihaknya selama ini telah dan akan terus menjadi garda terdepan dalam mendukung program-program pembangunan dan ketertiban sosial, termasuk penerapan syariat Islam.
“Kami sangat mengapresiasi kunjungan dan masukan dari Ketua DPRK Aceh Utara. Semua hal yang disampaikan akan kami tindaklanjuti sesuai tupoksi kami. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa sebelum menertibkan masyarakat, kami telah melakukan pembinaan internal kepada personel Polres agar menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai Islam,” tegas Kapolres Ahzan.
Ia juga menambahkan bahwa pihaknya selama ini telah aktif membackup kegiatan Satpol PP dan WH dalam penerapan syariat Islam serta siap bekerja sama lebih erat dalam mengawasi kawasan wisata agar tetap mencerminkan nilai-nilai keislaman, tambahnya.
Kunjungan dan dialog ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara legislatif dan aparat penegak hukum sangat penting dalam membangun daerah. Kolaborasi seperti ini diharapkan dapat terus berlanjut dan menjadi role model bagi daerah lain dalam membangun sistem pemerintahan yang responsif, solutif, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Ini bukan akhir dari kerja sama, justru awal dari perjalanan panjang membangun Aceh Utara yang lebih baik. Kita perlu semangat kebersamaan, komunikasi yang terbuka, dan komitmen yang kuat,” tutup Arafat Ali.
Dengan kolaborasi yang kuat dan semangat pelayanan yang tinggi, harapan akan terciptanya masyarakat Aceh Utara yang aman, tertib, berakhlak mulia, dan sejahtera bukanlah hal yang mustahil, sebutnya.(rel)
Dalam kunjungan tersebut, Arafat Ali bertemu dengan Kapolres Lhokseumawe, AKBP Dr. Ahzan SH, SIK, MM, MH, di ruang kerja Kapolres. Pertemuan ini membahas berbagai persoalan sosial dan keamanan yang dihadapi masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan kepolisian.
Arafat Ali turut didampingi oleh Wakil Ketua I Jirwani Ibnu, SE, Wakil Ketua II Drs. As’adi, Wakil Ketua III Aidi Habibi, AR, dan Para Ketua Komisi-DPRK, serta Sekretaris Dewan H. Fakhruradhi, SH, MH dan sejumlah kepala bagian di lingkungan sekretariat DPRK Aceh Utara.
Pertemuan yang penuh keakraban namun menjadi ajang diskusi mendalam yang mencerminkan semangat kolaborasi antarlembaga dalam menghadapi berbagai tantangan sosial di wilayah Aceh Utara, khususnya yang berada di bawah wilayah hukum Polres Lhokseumawe.
Arafat Ali mengawali pertemuan dengan menyampaikan apresiasi kepada Kapolres dan seluruh jajaran yang telah menjaga stabilitas keamanan dan mendukung program-program masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan penerapan nilai-nilai keislaman di daerah.
“Sebagai lembaga legislatif, kami menyadari bahwa upaya menciptakan masyarakat yang aman dan religius memerlukan sinergi dengan semua pihak, termasuk kepolisian. Oleh karena itu, pertemuan ini sangat strategis untuk menyatukan langkah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat,” ujar Arafat.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua.III, Aidi Habibi.AR, secara khusus juga menekankan pentingnya perhatian terhadap pembinaan remaja. Menurutnya, generasi muda Aceh Utara saat ini menghadapi berbagai tantangan besar seperti maraknya judi online (judol), penyalahgunaan narkoba, dan premanisme yang berpotensi merusak masa depan mereka.
“Remaja kita adalah aset masa depan daerah. Namun mereka juga kelompok paling rentan terhadap pengaruh negatif. Kami meminta agar Polres Lhokseumawe dapat memperkuat pendekatan edukatif dan pembinaan, tidak hanya penindakan,” kata Aidi politisi PKB tersebut.
Sedangkan Ketua Komisi.II, Muhammad Romi, juga menyampaikan keprihatinan terhadap makin meluasnya praktik judi online di kalangan remaja. Hal ini, lanjutnya, harus menjadi perhatian kita bersama, karena berdampak serius terhadap mental, ekonomi, bahkan stabilitas sosial masyarakat.
Selain isu sosial, Ketua Komisi.V, Tgk.Jeunib, Ketua Komisi.I, Tahjudin, Rifarhan dari Partai Aceh (PA) dan Anzir, SH Politisi Nasdem juga menyampaikan kekhawatiran-nya dan masyarakat terkait gangguan gajah liar di wilayah pedalaman Aceh Utara yang telah merusak banyak perkebunan rakyat. Mereka meminta dukungan dan atensi dari aparat kepolisian untuk membantu penyelesaian konflik antara manusia dan satwa liar ini secara bijak.
Tak kalah penting, mereka juga mendorong tentang perlunya evaluasi sejumlah lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang saat ini tidak termanfaatkan optimal. Mereka menekankan bahwa aset daerah yang menganggur seharusnya bisa dikembalikan kepada masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan.
Dalam pertemuan tersebut, Petinggi DPRK Aceh Utara itu juga menegaskan pentingnya dukungan penuh dari aparat keamanan terhadap penerapan syariat Islam di kawasan wisata seperti Gunung Salak, Lancok, Krueng Mane, dan beberapa lokasi lainnya.
“Kita ingin wisata yang Islami, sesuai dengan karakteristik Aceh. Ini tidak hanya soal aturan, tetapi juga citra daerah kita sebagai Serambi Mekkah. Satpol PP dan WH tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada dukungan dari kepolisian untuk menegakkan aturan secara humanis dan terstruktur,” sambung Ketua Arafat lagi.
Menanggapi aspirasi Ketua DPRK Aceh Utara tersebut, Kapolres Lhokseumawe, AKBP Dr. Ahzan SH, SIK, M.M, MH yang didampingi Wakapolresnya, Kompol. Salmidin, SE, MM, menyambut baik dan menyatakan bahwa pihaknya selama ini telah dan akan terus menjadi garda terdepan dalam mendukung program-program pembangunan dan ketertiban sosial, termasuk penerapan syariat Islam.
“Kami sangat mengapresiasi kunjungan dan masukan dari Ketua DPRK Aceh Utara. Semua hal yang disampaikan akan kami tindaklanjuti sesuai tupoksi kami. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa sebelum menertibkan masyarakat, kami telah melakukan pembinaan internal kepada personel Polres agar menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai Islam,” tegas Kapolres Ahzan.
Ia juga menambahkan bahwa pihaknya selama ini telah aktif membackup kegiatan Satpol PP dan WH dalam penerapan syariat Islam serta siap bekerja sama lebih erat dalam mengawasi kawasan wisata agar tetap mencerminkan nilai-nilai keislaman, tambahnya.
Kunjungan dan dialog ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara legislatif dan aparat penegak hukum sangat penting dalam membangun daerah. Kolaborasi seperti ini diharapkan dapat terus berlanjut dan menjadi role model bagi daerah lain dalam membangun sistem pemerintahan yang responsif, solutif, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Ini bukan akhir dari kerja sama, justru awal dari perjalanan panjang membangun Aceh Utara yang lebih baik. Kita perlu semangat kebersamaan, komunikasi yang terbuka, dan komitmen yang kuat,” tutup Arafat Ali.
Dengan kolaborasi yang kuat dan semangat pelayanan yang tinggi, harapan akan terciptanya masyarakat Aceh Utara yang aman, tertib, berakhlak mulia, dan sejahtera bukanlah hal yang mustahil, sebutnya.(rel)
