.png "Tim Siyasah")
 |
| Rektor USK, Prof. Dr. Ir. Marwan memberikan sambutan pada diskusi ilmiah dengan tema: Figur Gubernur Aceh pada Pilkada Serentak 2024, Perspektif Civitas Akademika USK di Ruang Auditorium FMIPA USK, Kamis (13/6/2024). |
BANDA ACEH, SIYASAHNews | Daya tawar Aceh dengan pemerintah pusat, relatif kurang. Kedepan, Aceh butuh pemimpin dengan nilai tawar yang lebih baik, sehingga implementasi UUPA lebih optimal.
Demikian ditegaskan Rektor Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, Prof. Dr. Ir. Marwan, dalam diskusi ilmiah di Ruang Auditorium FMIPA USK, Kamis (13/6/2024). Tema diskusi, Figur Gubernur Aceh pada Pilkada Serentak 2024, Perspektif Civitas Akademika USK,
Seperti dilansir infopublik, dalam kesempatan itu Rektor menjelaskan, salah satu PR Aceh, sekaligus tantangan yang sedang dihadapi adalah, daya tawar Aceh dengan pemerintah pusat yang relatif masih kurang. "UUPA yang sedang direvisi belum ada kemajuan yang signifikan," tegasnya.
Sebelumnya, pihak akademisi telah memberikan masukan terkait masalah tersebut. Namun tidak ada tindak lanjut. "Kita sudah memberikan masukan, namun belum ada tindak lanjut lebih jauh. Maka Aceh butuh pemimpin dengan nilai tawar yang lebih baik, agar implementasi UUPA lebih optimal," ujar Rektor.
Dalam dikusi yang menghadirkan narasumber Prof. Dr. Faisal A. Rani, S.H., M.Hum, Dr. Rustam Effendi, S.E., M.Econ, serta Rektor USK, Marwan mengatakan, harapan masyarakat paling tidak sudah dituangkan dalam MoU Helsinki tahun 2005. Dua di antaranya, mempertahankan perdamaian di Aceh, dan bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh secara menyeluruh.
Rektor USK, Prof. Dr. Ir. Marwan dalam sambutannya juga menjelasman, forum ilmiah ini menjadi mimbar akademik bagi civitas akademika USK. Mimbar ini tetap mengedepankan integritas, etika, dengan demikian civitas bebas dari kepentingan praktis.
"Kita tidak bicara siapa orangnya, namun figur gubernur Aceh kedepannya, mudah-mudahan bisa membawa Aceh ke arah yang lebih baik," kata Prof.Marwan pada diskusi yang dipandu Dr. Effendi Hasan, M.A
Menjawab Dilema dalam Masyarakat
Sementara itu, Ketua Panitia, Dr. Cut Maya Aprita Sari., S.Sos M.Soc.Sc menyampaikan, Pilkada menjadi momen penting dalam demokrasi. Masyarakat dihadapkan dengan dinamika dan dilema. Karena itu, USK ingin diskusi ini menghasilkan rekomendasi terkait kriteria figur gubernur Aceh yang berkualitas.
Panitia juga menyebutkan, diskusi ini sebagai tanggungjawab moral USK dalam pendidikan politik kepada masyarakat.
"Aceh butuh figur gubernur yang mempunyai integritas, kapabilitas dan paham isu sosial politik ekonomi. Berdasarkan itu, USK memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat," sebut Cut Maya.
Selain itu, kampus juga memiliki ikhtiar yang besar dalam membagun budaya politik yang sehat bagi masyarakat. Termasuk mendorong terlibat dalam proses demokrasi, tidak apatis terhadap terhadap agenda politik lokal maupun nasional. "Diskusi ilmiah ini menjadi salah satu kontribusi USK jelang Pilkada 2024," sambungnya.(tim)
Demikian ditegaskan Rektor Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, Prof. Dr. Ir. Marwan, dalam diskusi ilmiah di Ruang Auditorium FMIPA USK, Kamis (13/6/2024). Tema diskusi, Figur Gubernur Aceh pada Pilkada Serentak 2024, Perspektif Civitas Akademika USK,
Seperti dilansir infopublik, dalam kesempatan itu Rektor menjelaskan, salah satu PR Aceh, sekaligus tantangan yang sedang dihadapi adalah, daya tawar Aceh dengan pemerintah pusat yang relatif masih kurang. "UUPA yang sedang direvisi belum ada kemajuan yang signifikan," tegasnya.
Sebelumnya, pihak akademisi telah memberikan masukan terkait masalah tersebut. Namun tidak ada tindak lanjut. "Kita sudah memberikan masukan, namun belum ada tindak lanjut lebih jauh. Maka Aceh butuh pemimpin dengan nilai tawar yang lebih baik, agar implementasi UUPA lebih optimal," ujar Rektor.
Dalam dikusi yang menghadirkan narasumber Prof. Dr. Faisal A. Rani, S.H., M.Hum, Dr. Rustam Effendi, S.E., M.Econ, serta Rektor USK, Marwan mengatakan, harapan masyarakat paling tidak sudah dituangkan dalam MoU Helsinki tahun 2005. Dua di antaranya, mempertahankan perdamaian di Aceh, dan bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh secara menyeluruh.
Rektor USK, Prof. Dr. Ir. Marwan dalam sambutannya juga menjelasman, forum ilmiah ini menjadi mimbar akademik bagi civitas akademika USK. Mimbar ini tetap mengedepankan integritas, etika, dengan demikian civitas bebas dari kepentingan praktis.
"Kita tidak bicara siapa orangnya, namun figur gubernur Aceh kedepannya, mudah-mudahan bisa membawa Aceh ke arah yang lebih baik," kata Prof.Marwan pada diskusi yang dipandu Dr. Effendi Hasan, M.A
Menjawab Dilema dalam Masyarakat
Sementara itu, Ketua Panitia, Dr. Cut Maya Aprita Sari., S.Sos M.Soc.Sc menyampaikan, Pilkada menjadi momen penting dalam demokrasi. Masyarakat dihadapkan dengan dinamika dan dilema. Karena itu, USK ingin diskusi ini menghasilkan rekomendasi terkait kriteria figur gubernur Aceh yang berkualitas.
Panitia juga menyebutkan, diskusi ini sebagai tanggungjawab moral USK dalam pendidikan politik kepada masyarakat.
"Aceh butuh figur gubernur yang mempunyai integritas, kapabilitas dan paham isu sosial politik ekonomi. Berdasarkan itu, USK memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat," sebut Cut Maya.
Selain itu, kampus juga memiliki ikhtiar yang besar dalam membagun budaya politik yang sehat bagi masyarakat. Termasuk mendorong terlibat dalam proses demokrasi, tidak apatis terhadap terhadap agenda politik lokal maupun nasional. "Diskusi ilmiah ini menjadi salah satu kontribusi USK jelang Pilkada 2024," sambungnya.(tim)
