.png "Tim Siyasah")
SIMEULUE, SIYASAH News | Babinsa harus menjadi tempat penampung komplain dan kelurahan masyarakat.
Demikian tegas Inspektur Kodam (Irdam) Iskandar Muda (IM), Brigjen TNI Yudi Yulistyanto, MA saat diskusi tentang potensi dan kendala pertanian, digelar di Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 0115 Simeulue.
"Seluruh Babinsa saya itu, harus menjadi tempat penampung komplain dan keluhan masyarakat," kata Inspektur Kodam Irdam Iskandar Muda, Brigjen TNI Yudi Yulistyanto, MA, Senin (3/6/2024).
Diskusi berlangsung selama dua jam lebih. Turut hadiri, Dandim 0115 Simeulue Letkol Kav Mahdan Almahirsyah dan Wahyudi Liaison Officer (LO) Kementan RI, Samsuar Kepala Dinas (Kadis) Pertanian setempat serta sejumlah tamu dari unsur lembaga lainnya maupun unsur profesi yang di Pulau Simeulue.
"Meskipun Babinsa saya itu tidak paham komplain masyarakat, ya harus diterima dan dilayani. Dari diskusi kita hari ini nantinya setiap kendala pasti ada solusinya, yang terpenting ada komitmen kita bersama untuk masa depan kegiatan pertanian," imbuh Brigjen TNI Yudi Yulistyanto, M.A.
Dia menambahkan, dengan geografis Pulau Simeulue yang mengandalkan transportasi laut dan udara, akan menjadi perhatian serius untuk peran penting hadirnya Primer Koperasi Angkatan Darat (Primkopad). Terutama untuk menampung gabah milik petani.
Brigjen TNI Yudi Yulistyanto, M.A, menyebutkan pihaknya sangat mendukung prioritas sarana Pompanisasi pertanian. Karena petani lokal masih mengandalkan sistem tadah hujan serta, antisipasi hama padi sehingga nantinya tidak tersendat kegiatan Upaya Khusus (Upsus) optimasi lahan rawa seluas 4.218,55 hektare yang tersebar di 10 Kecamatan yang ada.
Sementara dalam kesempatan tersebut, Samsuar Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Simeulue, juga membenarkan, saat ini petani masih mengandalkan sistem tanah hujan. Sehingga pihaknya telah mengajuan kepada Pemerintah Pusat, sebanyak 500 unit pompa air. Namun saat ini baru terealisasi hanya 10 unit. Hal itu sangat mengkhawatirkan hasil pertanian tidak maksimal.
"Dengan geografis kepulauan yang terpisah, maka untuk bidang pertanian di Simeulue membutuhkan sarana dan prasarana yang maksimal. Salah satunya kebutuhan pompa air, sebab saat ini pertanian kita masih mengandalkan sistim tadah hujan. Yang kita usulkan sebanyak 500 unit pompa air, namun yang terealisasi hanya 10 unit," kata Samsuar.
Padahal sebut Kadistan Simeulue, sarana pompa air itu sangat penting, sehingga nantinya kegiatan Upaya Khusus (Upsus) optimasi lahan rawa seluas 4.218,55 hektare yang tersebar di 10 Kecamatan itu tidak terkendala. Apalagi adanya warning dari BMKG RI, bahwa bakal terjadi cuaca ekstrim kemarau selama dua bulan dan berpotensi terjadi rawan pangan.
Wahyudi Liaison Officer (LO) Kementan RI, mengakui 10 unit pompa air yang diakomodir Pemerintah Pusat untuk petani di Kabupaten Simeulue. Namun usulan. Warga juga akan dipenuhi secara bertahap. "Benar yang terpenuhi hanya 10 unit, namun ini bertahap akan dipenuhi, sebab pompa air ini tidak hanya Simeulue, tapi seluruh daerah yang ada di Indonesia," katanya.
Liaison Officer (LO) Kementan RI menyebutkan, warning akan terjadi kemarau itu bakal berpotensi darurat pangan. Bahkan dikhawatirkan, ada beberapa negara tidak bersedia lagi melakukan ekspor bera
Dia menambahkan, dengan geografis Pulau Simeulue yang mengandalkan transportasi laut dan udara, akan menjadi perhatian serius untuk peran penting hadirnya Primer Koperasi Angkatan Darat (Primkopad). Terutama untuk menampung gabah milik petani.
Brigjen TNI Yudi Yulistyanto, M.A, menyebutkan pihaknya sangat mendukung prioritas sarana Pompanisasi pertanian. Karena petani lokal masih mengandalkan sistem tadah hujan serta, antisipasi hama padi sehingga nantinya tidak tersendat kegiatan Upaya Khusus (Upsus) optimasi lahan rawa seluas 4.218,55 hektare yang tersebar di 10 Kecamatan yang ada.
Sementara dalam kesempatan tersebut, Samsuar Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Simeulue, juga membenarkan, saat ini petani masih mengandalkan sistem tanah hujan. Sehingga pihaknya telah mengajuan kepada Pemerintah Pusat, sebanyak 500 unit pompa air. Namun saat ini baru terealisasi hanya 10 unit. Hal itu sangat mengkhawatirkan hasil pertanian tidak maksimal.
"Dengan geografis kepulauan yang terpisah, maka untuk bidang pertanian di Simeulue membutuhkan sarana dan prasarana yang maksimal. Salah satunya kebutuhan pompa air, sebab saat ini pertanian kita masih mengandalkan sistim tadah hujan. Yang kita usulkan sebanyak 500 unit pompa air, namun yang terealisasi hanya 10 unit," kata Samsuar.
Padahal sebut Kadistan Simeulue, sarana pompa air itu sangat penting, sehingga nantinya kegiatan Upaya Khusus (Upsus) optimasi lahan rawa seluas 4.218,55 hektare yang tersebar di 10 Kecamatan itu tidak terkendala. Apalagi adanya warning dari BMKG RI, bahwa bakal terjadi cuaca ekstrim kemarau selama dua bulan dan berpotensi terjadi rawan pangan.
Wahyudi Liaison Officer (LO) Kementan RI, mengakui 10 unit pompa air yang diakomodir Pemerintah Pusat untuk petani di Kabupaten Simeulue. Namun usulan. Warga juga akan dipenuhi secara bertahap. "Benar yang terpenuhi hanya 10 unit, namun ini bertahap akan dipenuhi, sebab pompa air ini tidak hanya Simeulue, tapi seluruh daerah yang ada di Indonesia," katanya.
Liaison Officer (LO) Kementan RI menyebutkan, warning akan terjadi kemarau itu bakal berpotensi darurat pangan. Bahkan dikhawatirkan, ada beberapa negara tidak bersedia lagi melakukan ekspor bera
negeri,termasuk Indonesia. Yaitu, Negara Cina (Tiongkok), Thailand dan Negara Vietnam, yang tidak bersedia lagi untuk ekspor berasnya keluar negeri termasuk ke Indonesia.
Selain temu ramah dengan Pemerintah setempat, dilanjutkan dengan diskusi, serta mengunjungi sejumlah kawasan tugas Babinsa dalam wilayah kepulauan yang dikenal dengan kearifan lokal smong. (infopublik)
