.png "Tim Siyasah")
 |
| Dr. Bukhari, M.H., C.M, |
LHOKSEUMAWE, SIYASAHNews | Menghadapi tantangan sosial yang semakin kompleks, Akademisi IAIN Lhokseumawe, Dr. Bukhari, M.H., C.M, menyampaikan pandangan kritis, tentang meningkat kasus judi online dan penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat. Menurutnya, masalah ini erat kaitannya dengan ekonomi keluarga dan kurangnya lapangan pekerjaan.
"Perkembangan judi online dan narkoba di masyarakat tidak lepas dari kondisi ekonomi yang sulit dan minimnya kesempatan kerja. Ketika kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya kesulitan mencari nafkah, mereka rentan terjerumus ke dalam perilaku menyimpang seperti berjudi dan menggunakan narkoba," ujar Dr. Bukhari dalam sebuah wawancara eksklusif.
Dr. Bukhari menekankan pentingnya peran negara dalam mengatasi masalah ini. Menurutnya, pemerintah wajib menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai sebagai langkah strategis untuk menekan angka judi online dan peredaran narkoba. Dengan adanya pekerjaan yang layak, masyarakat akan memiliki sumber penghasilan yang stabil dan tidak perlu mencari jalan pintas yang merugikan diri sendiri dan keluarga.
"Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memperbaiki kondisi ekonomi dengan membuka lebih banyak peluang kerja, terutama di sektor-sektor yang dapat menyerap tenaga kerja secara signifikan. Selain itu, program pelatihan dan peningkatan keterampilan juga harus digalakkan agar masyarakat memiliki kemampuan yang dibutuhkan di pasar kerja," tambahnya.
Lebih lanjut, Dr. Bukhari menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan sinergi yang baik, diharapkan angka pengangguran dapat ditekan dan masyarakat bisa terhindar dari jebakan judi online dan narkoba.
"Kita harus bekerja sama dalam menghadapi masalah ini. Pemerintah harus menyediakan kebijakan yang mendukung, sektor swasta perlu membuka lebih banyak kesempatan kerja, dan lembaga pendidikan harus siap mencetak tenaga kerja yang kompeten. Dengan demikian, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan bebas dari pengaruh negatif judi online dan narkoba," pungkas Dr. Bukhari.
Kominfo
Sementara itu, menurut Kementerian Kominfo RI, pemerintah terus melakukan berbagai upaya dalam mencegah maraknya praktek judi online di kalangan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto menyatakan salah satu langkah yang ditempuh dengan memberikan edukasi secara masif.
“Kita akan lakukan kampanye kesadaran masyarakat yang ektensif, yaitu dengan cara mengedukasi terkait dengan risiko kecanduan judi online. Bisa melalui sekolah-sekolah yang formal maupun nonformal,” ungkapnya dalam Konferensi Pers usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengarahan tentang Pencegahan Perjudian Daring, di Kantor Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta Pusat, Selasa (25/06/2024).
Ketua Satgas Pemberantasan Judi Daring Hadi Tjahjanto menyebut edukasi akan melibatkan beragam pihak, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga akademisi.
“Termasuk pelibatan pegawai negeri kementerian dan lembaga, dengan cara melakukan sosialisasi, edukasi secara bersama-sama khususnya adalah untuk kementerian yang satuan kerjanya vertikal. Seperti kementerian yang jajarannya sampai di daerah-daerah, ini diperlukan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi, terutama juga kepada PNS,” jelasnya.
Selain edukasi, Satgas Pemberantasan Judi Daring juga menyiapkan beberapa langkah untuk mencegah sekaligus menindak judi online.
“Diantaranya adalah pelibatan pegawai negeri dari kementerian/lembaga untuk melakukan sosialisasi dan edukasi secara bersama-sama kepada masyarakat mengenai bahaya judi online,” tutur Hadi Tjahjanto.
Satgas juga mengoptimalisasi peran Babinsa, Bhabinkamtibmas, PKK, Karang Taruna, serta penguatan peran keluarga karena judi online sudah menyentuh kalangan anak-anak. Menurut Menko Polhukam, hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya judi online di wilayah pedesaan maupun kelurahan.
“Tentunya dengan memberi penguatan peran keluarga, agar ada komunikasi antara orang tua dengan anaknya. Kalau kita lihat bahwa 2 persen itu adalah anak-anak di bawah usia 10 tahun. Ini sangat diperlukan peran keluarga untuk bisa memitigasi dan berikutnya adalah penguatan nilai-nilai agama,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Satgas Pemberantasan Judi Daring yang juga Menteri Koordinator Bidang PMK Muhadjir Effendy menjelaskan rapat koordinasi kedua menbahas upaya rehabilitasi dan pencegahan. Menko Muhadjir Effendi menilai masalah judi online sudah sangat meresahkan.
“Sebab semua kalangan bermain mulai dari tingkat bawah hingga atas,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Menko PMK mengajak komponen strategis di dalam masyarakat untuk bersama-sama melakukan pencegahan dan penindakan terhadap praktik judi online yang sudah sangat meresahkan dan membahayakan untuk keutuhan bangsa.
“Selesai rakor akan ada sosialisasi materi judi online untuk tokoh masyarakat, organisasi keagamaan serta sosial yang ada di Indonesia. Kita ajak untuk memberikan saran atau masukan, termasuk juga list atau tanggapan bagaimana kita bisa memberikan edukasi serta sosialisasi ke masyarakat,” tuturnya.
Menurut Menko Muhadjir masalah judi online sudah sangat meresahkan. Oleh karena itu, Menko PMK mengajak komponen strategis di dalam masyarakat untuk bersama-sama melakukan pencegahan dan penindakan terhadap praktik judi online yang sudah sangat meresahkan dan membahayakan untuk keutuhan bangsa.
“Sebab semua kalangan bermain mulai dari tingkat bawah hingga atas. Untuk itu, siang ini kita telah selesai menggelar rapat koordinasi dan sosialisasi materi judi online untuk tokoh masyarakat, organisasi keagamaan serta sosial hadir semua yang ada di Indonesia, untuk memberikan saran atau masukan bagaimana kita bisa memberikan edukasi serta sosialisasi ke masyarakat,” tuturnya. (Tim)
