.png "Tim Siyasah")
 |
| Diskusi Ilmiah Jelang Pilkada Aceh di Universitas Siyah Kuala Banda Aceh |
Rekomendasi ini juga sebagai hasil pandangan civitas akademika USK dalam forum diskusi ilmiah yang digagas oleh FISIP USK. Diskusi Ilmiyah berlangsung di Auditorium FMIPA, Kamis (13/6/2024) lalu.
Diskusi menghadirkan narasumber Prof. Dr. Faisal A. Rani, S.H., M.Hum, Dr. Rustam Effendi, S.E., M.Econ, serta Rektor USK. Diskusi ilmiah yang dibuka oleh Rektor USK, Prof. Dr. Ir. Marwan, menghasilkan tujuh poin rekomendasi.
Pertama, sosok gubernur yang tanggap dan serius dalam menangani permasalahan pendidikan, dengan mendorong program afirmasi dalam mewujudkan akses pendidikan yang setara bagi semua kalangan masyarakat, serta mampu menciptakan sinkronisasi seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung
fasilitas pendidikan yang berkualitas di Aceh.
Kedua, figur gubernur yang mampu memfasilitasi program peningkatan keterampilan (hard skill dan soft skill) peserta didik untuk mendukung peluang kerja yang berubah seiring dengan perkembangan zaman serta peningkatan sertifikasi keahlian kompetensi pendidik dan masyarakat umum untuk mendukung kualitas pendidikan dan daya saing di dunia kerja.
Ketiga, figur yang berani berinisiatif dengan melampaui batas diri dan kelompoknya, cerdas, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi sehingga dapat menjadi landasan untuk mengartikulasikan seluruh kepentingan yang berorientasi kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat Aceh.
Keempat, pemimpin yang mampu memperjuangkan realisasi amanat otonomi khusus Aceh, dalam hal mengatur, mengurus dan membiayai kewenangan kekhususan yang diberikan dan mengoptimalkan penerapan nilai-nilai syariat Islam secara menyeluruh di Aceh.
Kelima, sosok pemimpin yang inovatif dan fokus untuk menjaga kondusivitas wilayah Aceh, berbasis pada perhatian dan kepedulian pada kesejahteraan masyarakat Aceh, dengan mendukung asas pembangunan berkelanjutan.
Keenam, figur yang bersikap terbuka dengan menerima ide-ide baru, yang mampu mendukung sinergitas keilmuan dan keahlian antar stakeholder di Aceh, serta berkomitmen jalankan misi, strategi, kebijakan dan program yang solutif sehingga mampu menjawab tantangan dan isu-isu kritis dalam segala sektor untuk masa depan Aceh yang lebih baik.
Ketujuh, pemimpin yang mempunyai kemampuan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat dan memiliki komitmen perencanaan pembangunan Aceh yang mengacu pada konsep tata ruang industri strategis nasional dan daerah, serta mampu menginisiasi program-program unggulan demi pengembangan potensi sumber daya di Aceh.(usk)
fasilitas pendidikan yang berkualitas di Aceh.
Kedua, figur gubernur yang mampu memfasilitasi program peningkatan keterampilan (hard skill dan soft skill) peserta didik untuk mendukung peluang kerja yang berubah seiring dengan perkembangan zaman serta peningkatan sertifikasi keahlian kompetensi pendidik dan masyarakat umum untuk mendukung kualitas pendidikan dan daya saing di dunia kerja.
Ketiga, figur yang berani berinisiatif dengan melampaui batas diri dan kelompoknya, cerdas, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi sehingga dapat menjadi landasan untuk mengartikulasikan seluruh kepentingan yang berorientasi kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat Aceh.
Keempat, pemimpin yang mampu memperjuangkan realisasi amanat otonomi khusus Aceh, dalam hal mengatur, mengurus dan membiayai kewenangan kekhususan yang diberikan dan mengoptimalkan penerapan nilai-nilai syariat Islam secara menyeluruh di Aceh.
Kelima, sosok pemimpin yang inovatif dan fokus untuk menjaga kondusivitas wilayah Aceh, berbasis pada perhatian dan kepedulian pada kesejahteraan masyarakat Aceh, dengan mendukung asas pembangunan berkelanjutan.
Keenam, figur yang bersikap terbuka dengan menerima ide-ide baru, yang mampu mendukung sinergitas keilmuan dan keahlian antar stakeholder di Aceh, serta berkomitmen jalankan misi, strategi, kebijakan dan program yang solutif sehingga mampu menjawab tantangan dan isu-isu kritis dalam segala sektor untuk masa depan Aceh yang lebih baik.
Ketujuh, pemimpin yang mempunyai kemampuan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat dan memiliki komitmen perencanaan pembangunan Aceh yang mengacu pada konsep tata ruang industri strategis nasional dan daerah, serta mampu menginisiasi program-program unggulan demi pengembangan potensi sumber daya di Aceh.(usk)
