.png "Tim Siyasah")
 |
| Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi IV dengan Eselon I Kementerian Pertanian, Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dirut PT. Pupuk Indonesia di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6/2024). Foto: Arief/vel |
Hal itu ditegaskan Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV dengan Eselon I Kementerian Pertanian, Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dirut PT. Pupuk Indonesia di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6/2024).
Endang Setyawati merespon mengenai permasalahan menyangkut adanya subsidi ganda yang membuat kios-kios merasa dirugikan dengan adanya surat tagihan dari PT Pupuk Indonesia. Ia pun meminta PT. Pupuk Indonesia untuk menghitung Kembali nilai-nilai surat tagihan tersebut karena memberatkan para kios-kios.
“Banyak sekali kios-kios yang merasa dirugikan dengan adanya surat tagihan dari Dirut Pupuk Indonesia. Maka dari itu saya sarankan jalan keluarnya, apakah tidak sebaiknya menghitung ulang kembali nilai-nilai tagihan tersebut? karena ini sangat memberatkan para kios dan juga distributor. Sudah dibully, dianggap pemerasan apalagi pengembaliannya dengan harga komersial,“ ujar Endang dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV.
Lanjutnya, Ia juga meminta PT. Pupuk Indonesia untuk perpanjangan rentang tagihan tidak diputuskan sebelah pihak saja serta meninjau kembali jual beli yang ditandatangani oleh PT Pupuk Indonesia.
“Sebaiknya ada diskusi yang khusus untuk tidak memberatkan para kios-kios dan petani. Kemudian sistem data penyaluran pupuk bersubsidi ini perlu diperbaiki karena tadi dengan adanya double salur karena penebusan yang dua sistem ini sangat memberatkan para petani kita,” jelasnya.
Kemudian Legislator Fraksi Partai Gerindra itu juga meminta pada Kementerian Pertanian untuk menghimbau para penyuluh untuk menghitung Kembali dan memantau sistem penyaluran. (dpr.go.id)
